Kemenkes Luncurkan E-catalog Obat Generik

- 21 Maret 2013 11:40 wib
ANTARA/M Agung Rajasa/ip
ANTARA/M Agung Rajasa/ip

Metrotvnews.com: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan e-catalog atau katalog elektronik bagi obat generik yang diharap mampu menekan adanya penggelembungan anggaran.

"Dengan e-catalog ini, sudah ada daftar semua nama obat, jenisnya, termasuk pabrik produsennya sehingga sangat transparan dan penyalahgunaan dapat ditekan," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi seusai membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2013 di Jakarta, Rabu (20/3).

Menkes menjamin e-catalog obat generik untuk pengadaan pemerintah yang diluncurkan pada Senin (18/3) malam dalam rangkaian kegiatan Prarapat Kerja Kesehatan Nasional (Prarakerkesnas) 2013 itu telah diperiksa secara saksama dan memuat informasi yang akurat.

"Ini obat-obatan bermutu. Harganya juga sudah ditetapkan jadi tidak bisa di-mark up (digelembungkan). Jadi, kita bisa dapat obat bermutu dengan harga murah," kata Menkes.

Sistem e-catalog obat generik itu memuat informasi seputar daftar nama obat, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan terkecil, dan pabrik penyedia. Harga yang tercantum dalam e-catalog ialah harga satuan terkecil yang sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Pengadaan obat generik yang sudah termuat dalam e-catalog akan dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing, serta bersifat penunjukan langsung oleh satuan kerja.

"Melalui e-catalog obat generik ini, diharapkan, proses pengadaan obat generik di sektor pemerintah dapat lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien," kata Menkes. Sistem e-catalog obat generik, selain dapat meminimalkan penyimpangan, akan memudahkan pihak pemerintah dan dinas atau rumah sakit untuk memilih produk obat generik yang dibutuhkan. (MI)


()

LIFE
MORE

Rerun Demokrasi Galau (Promo)

19 September 2014 23:31 wib

Keberhasilan Indonesia menggelar Pilkada secara langsung telah melahirkan sejumlah pemimpin yang berhasil membuat gebrakan. Rakyat pun merasa tak rugi telah memberikan suara dan memilih sosok yang dapat membuat perubahan berarti. Namun langkah Demokrasi yang terus diperbaiki, kini tersendat oleh pembahasan RUU Pilkada yang mengusulkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Anggota fraksi dari koalisi merah putih di DPR yang sebelumnya tak mendukung RUU tersebut, pascapilpres kini berubah haluan. Dengan sejumlah alasan mereka mendukung Pilkada melalui DPRD. …