Kemenkes Luncurkan E-catalog Obat Generik

- 21 Maret 2013 11:40 wib
ANTARA/M Agung Rajasa/ip
ANTARA/M Agung Rajasa/ip

Metrotvnews.com: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan e-catalog atau katalog elektronik bagi obat generik yang diharap mampu menekan adanya penggelembungan anggaran.

"Dengan e-catalog ini, sudah ada daftar semua nama obat, jenisnya, termasuk pabrik produsennya sehingga sangat transparan dan penyalahgunaan dapat ditekan," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi seusai membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2013 di Jakarta, Rabu (20/3).

Menkes menjamin e-catalog obat generik untuk pengadaan pemerintah yang diluncurkan pada Senin (18/3) malam dalam rangkaian kegiatan Prarapat Kerja Kesehatan Nasional (Prarakerkesnas) 2013 itu telah diperiksa secara saksama dan memuat informasi yang akurat.

"Ini obat-obatan bermutu. Harganya juga sudah ditetapkan jadi tidak bisa di-mark up (digelembungkan). Jadi, kita bisa dapat obat bermutu dengan harga murah," kata Menkes.

Sistem e-catalog obat generik itu memuat informasi seputar daftar nama obat, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan terkecil, dan pabrik penyedia. Harga yang tercantum dalam e-catalog ialah harga satuan terkecil yang sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Pengadaan obat generik yang sudah termuat dalam e-catalog akan dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing, serta bersifat penunjukan langsung oleh satuan kerja.

"Melalui e-catalog obat generik ini, diharapkan, proses pengadaan obat generik di sektor pemerintah dapat lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien," kata Menkes. Sistem e-catalog obat generik, selain dapat meminimalkan penyimpangan, akan memudahkan pihak pemerintah dan dinas atau rumah sakit untuk memilih produk obat generik yang dibutuhkan. (MI)


()

LIFE
MORE
TREND
MORE

Pengalaman Bupati Solok Dimintai Uang di Pilkada DPRD

18 September 2014 00:35 wib

Mata Najwa, Rabu (17/9/2014): Bupati Solok, Sumatera Barat, Syamsu Rahim menceritakan pengalamannya mengikuti Pemilukada melalui Anggota DPRD. Ia mengaku dimintai uang dengan jumlah tertentu untuk mendapatkan dukungan.